Bagaimana Jepang Merespons Tantangan Pendidikan Pasca-Bom Atom?

Bagaimana Jepang Merespons Tantangan Pendidikan Pasca-Bom Atom?

Ketika bom atom menghantam kota-kota Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, Jepang dihadapkan pada kehancuran fisik dan psikologis yang tak terbayangkan. Di tengah reruntuhan, upaya membangun kembali tidak hanya bangunan, tetapi juga masyarakat dan pendidikan, menjadi prioritas mendesak.

Menurut ahli sejarah Jepang Susy Ong dari Universitas Indonesia, setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, Jepang segera melakukan introspeksi dan perombakan pendidikan. Mereka menyadari bahwa ada kelemahan fatal dalam filosofi dan praktik pendidikan masa lalu.

Pemerintah Jepang melakukan revisi menyeluruh terhadap undang-undang pendidikan, menciptakan fondasi baru untuk sistem pendidikan yang lebih baik. Namun, untuk memahami sepenuhnya evolusi ini, penting untuk melihat ke belakang, pada perkembangan pendidikan Jepang sebelumnya.

Pendidikan di Jepang telah maju sejak awal

Perang Dunia II. Mulai dari periode Meiji pada tahun 1868, Jepang telah mengalami kemajuan signifikan dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1871, Kementerian Pendidikan didirikan, dan sistem pendidikan resmi diumumkan pada tahun 1872. Pada masa ini, pendidikan diatur oleh Reskrip Pendidikan, sebuah dekrit kekaisaran yang menetapkan landasan moral dan ideologis bagi sistem pendidikan.

Namun, peristiwa tragis bom atom mengubah segalanya. Kebijakan pendidikan yang sebelumnya didasarkan pada nasionalisme dan otoritarianisme kaisar kini harus direvisi secara menyeluruh. Jepang harus mencari jalan baru untuk membangun pendidikan yang lebih inklusif, damai, dan demokratis.

Pada awalnya, langkah-langkah praktis diambil untuk memulihkan sistem pendidikan. Meskipun trauma yang mendalam akibat bom, kelas-kelas sekolah mulai dibuka kembali hanya beberapa minggu setelah kejadian tersebut. Para pemimpin pendidikan bertemu dan merumuskan rencana untuk memulihkan sekolah dan membuka kembali kelas-kelas.

Namun, pemulihan fisik hanyalah permukaan dari apa yang harus diatasi. Jepang membutuhkan perubahan mendalam dalam pendidikan, dan hal ini tercermin dalam kebijakan pendidikan baru yang segera diterapkan.

Dalam 'Pedoman Kebijakan Pendidikan untuk Pembangunan Jepang Baru' yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 15 September 1945, tujuan pendidikan yang baru dijelaskan dengan jelas. Pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk membentuk karakter yang berlandaskan pada cinta damai, moralitas, dan demokrasi.
Langkah-langkah konkret kemudian diambil untuk merealisasikan visi baru ini. Undang-undang pendidikan direvisi, kurikulum disesuaikan, dan guru-guru diberi pelatihan ulang untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang baru.

Pada tahun-tahun berikutnya, pendidikan di Jepang berkembang pesat. Pendekatan pengajaran yang lebih inklusif dan berorientasi pada siswa digunakan, yang menghasilkan peningkatan pesat dalam kemampuan akademik siswa.

Hasil survei internasional menunjukkan bahwa pendidikan di Jepang menjadi perhatian dunia. Negara ini menduduki peringkat teratas dalam bidang matematika dan sains, mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan yang baru.

Jepang berhasil membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun kembali bangsa yang hancur, membawa mereka dari kehancuran pasca-perang ke status sebagai pemimpin pendidikan global. Dari trauma perang lahirlah sistem pendidikan yang lebih inklusif, damai, dan berdaya.
 
Sumber: Detik

0/Post a Comment/Comments